.jpg)
Tingkat Negara
|
Federasi
|
Posisi
|
Konstitusi Tubuh
|
Berdiri
|
23. Mei 1949
|
Markas besar
|
Prusia House, Berlin
|
Diketuai
|
|
Website
|
|
Bundesrat
atau Majelis Federal adalah dewan perwakilan negara bagian, semacam majelis
kedua di samping Bundestag. Setiap rancangan undang-undang federal harus
dibicarakan di Bundesrat. Sebagai majelis negara bagian, Bundesrat memegang
fungsi yang sama seperti majelis kedua di negara federasi lain, yang umumnya
disebut senat. Bundesrat beranggotakan wakil-wakil pemerintah negara bagian
saja. Bobot suara masing-masing negara bagian diatur dengan cara sangat moderat
menurut jumlah penduduk: minimal tiga suara, maksimal enam suara.
Bundesrat
ikut serta dalam pembuatan undang-undang federasi. Dalam aspek ini, Bundesrat
berbeda dengan lembaga majelis kedua di negara-negara federasi lain. Konstitusi
menggariskan dua cara partisipasi. Undang-undang federasi yang akan
mengakibatkan biaya tambahan dalam administrasi negara bagian, atau yang
menggantikan undang-undang negara bagian yang ada, harus memperoleh persetujuan
Bundesrat. Artinya, undang-undang yang sudah ditetapkan oleh Bundestag baru
akan berlaku setelah disetujui oleh Bundesrat. Dalam hal ini Bundesrat sebagai
badan legislatif berstatus sederajat dengan Bundestag. Dewasa ini hampir 50
persen rancangan undang-undang memerlukan persetujuan tersebut. Kedaulatan
administratif negara bagian berperan dalam pembuatan undang-undang yang penting
dan yang banyak mengakibatkan biaya, karena berlakunya prinsip bahwa
pelaksanaan undang-undang federal ditangani oleh aparat negara bagian. Yang
berbeda dari jenis undang- undang yang memerlukan persetujuan ialah produk
legislasi yang dapat menerima votum keberatan oleh Bundesrat. Namun keberatan
itu dapat ditolak oleh Bundestag dengan mayoritas yang sama seperti yang
berlaku untuk votum di Bundesrat, yaitu atau mayoritas biasa atau mayoritas dua
pertiga, dalam hal terakhir dengan suara paling sedikit mayoritas semua anggota
Bundestag (mayoritas mutlak).
Melalui
reformasi tatanan federal yang berlaku sejak September 2006, pembagian wewenang
antara federasi dan negara bagian diperbarui. Reformasi tersebut bertujuan
memperbaiki kesanggupan federasi dan negara bagian untuk mengambil keputusan
dan bertindak. Tujuan lain ialah mendefinisikan tanggung jawab politik
masing-masing pihak dengan lebih jelas.
